Berita > Artikel

Munas PBSI 2020, Ada Persoalan Untuk Menyelesaikan Persoalan

Kamis, 05 November 2020 14:37:06
3679 klik
Oleh : admin_2
Kirim ke teman   Versi Cetak



Saat semua pihak masih super sibuk memerangi pandemi covid19, ada satu acara nasional yang penting bagi perbulutangkisan Indonesia yang harusnya diketahui oleh masyarakat luas khususnya komunitas dan penggemar olahraga ini. Acara itu adalah Musyawarah Nasional
atau Munas PBSI 2020, yang terselenggara pada bulan November ini.

Sebagai sarana pengambil keputusan tertinggi, munas bukanlah sekedar rutinitas 4 tahunan semata. Munas memiliki esensi yang sangat penting untuk menjaga kesinambungan roda organisasi pbsi agar tetap berada dijalur orientasinya. Jalur yang sesuai dengan arah tujuan dan upaya pokok pbsi sebagaimana yang diamanatkan di pasal 5 dan 6 ad / art nya ditambah rambu-rambu dari UU No. 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terutama dari pasal 4 dan 5. Kedua sumber hukum inilah yang idealnya menjadi acuan dasar motif mengapa dan untuk apa dari setiap agenda munas itu dibuat.

Dalam konteks peran serta dan kontrolnya, kedua sumber atutan itu direfleksikan oleh masyarakat berupa harapan, saran masukan atau protes. Walau tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan prestasi atlet khususnya diturnamen bergengsi dunia adalah yang paling banyak terdengar namun sudah beberapa tahun belakangan ini mulai ada kesadaran pada persoalan lain dalam sistem pembinaan bulutangkis nasional.

Walau belum banyak tapi belakang ini mulai terbangun kesadaran pada sebagian komunitas bulutangkis untuk menyuarakan adanya persoalan keadilan dan keterbukaan rekrutmen pemain pelatnas, kejujuran dan keterbukaan data usia pemain, mutasi pemain yang meredupkan semangat latihan, kepedulian organisasi kepada anggota dan persoalan lainnya diluar peningkatan prestasi.

Pecinta bulutangkis khususnya para orang tua atlet tentu ingin mendapat kejelasan keadilan mengapa anaknya masuk dalam top rangking nasional tapi tidak terpilih masuk pelatnas dibanding mereka yang rangkingnya jauh dibawah dan tidak ikut atau sama-sama.kalah di Kejurnas. Semua orang tua termasuk pemilik klub tidak ingin suportnya berupa waktu, tenaga, pikiran, perasaan dan dana yang besar pada anak dan atletnya ternyata tidak berbuah prestasi yang ternyata selalu dikalahkan oleh mereka yang diketahui usianya jauh lebih tua dari yang terdaftar di SI PBSI, tidak sedikit pula atlet yang rutin membayar iuran tiap bulan harus berhenti berkarir karena saat mau pindah klub harus mengeluarkan biaya yang memberatkan.

Masih banyak lagi daftar list persoalan yang kami, pengurus lsm MPBI Masyarakat Pemerhati Badminton Indonesia), terima infonya dari anggota, soal biaya mahalnya perangkat pertandingan, kontrol kehidupan asrama atlet, perhatian terpenuhinya wajib belajar 12 tahun kepada atlet, kepedulian kepada kehidupan perangkat pertandingan, pelatih dan klub-klub kecil disaat pandemi selama ini dan masih banyak lagi yang harusnya menjadi tanggung jawab atau pe-er pengurus pusat PBSI terpilih nanti.

Kini semua pecinta bulutangkis Indonesia sedang menunggu dan berharap semoga semua yang menjadi tujuan dan harapan diatas dapat lancar terserap disetiap agenda munas saat ini. Jika ada revisi AD/ART semoga isi revisinya mendorong organisasi PBSI semakin profesional, obyektif, transparan dan memperhatikan kepentingan atlet. Dan dalam agenda pemilihan ketua umum semoga semua persoalan diatas menjadi pertimbangan oleh semua ketua pengprov PBSI sebagai pemilik suara.

Dengan banyaknya persoalan untuk mencapai tujuan ideal di atas maka dibutuhkan pula sosok ketua umum, wakil dan pengurus idealpula yang setidaknya memiliki : komitmen atau ambisi memajukan bulutangkis Indonesia, jujur, banyak waktu, berpikiran terbuka dan obyektif. Dengan memiliki karakter tersebut akan sendirinya mendorong mereka untuk berpikir kreatif dan bekerja keras membuat program-program kemajuan dan menarik sponsor, menyingkirkan sentimen kedaerahan, kelompok dan klub, punya gairah inisiatif membangun interaksi dengan lembaga lain demi kemajuan, mudah menerima masukan dan kritik, menghadirkan diri dalam banyak
kesempatan pertemuan dan lain sebagainya.

Tapi jika berkaca pada pemilihan ketua umum dibeberapa periode yang lalu maka kecil kemungkinannya akan terjadi perubahan signifikan tercipta perbaikan dan kemajuan. Mengapa? Setidaknya ada 4 variable yang terjadi pada proses suksesi ketua umum pada masa lalu yang bisa menghambat munculnya perbaikan dan kemajuan. Keempat hal itu : calonnya dari pejabat publik, maju karena diminta, lemahnya independensi pemilik suara, dan kurangnya peran serta masyarakat. Pertama, sebagai pejabat publik sudah dipastikan dia tidak akan punya cukup waktu dan energi untuk terlibat penuh membangun kebersamaan dan menyelesaikan berbagai persoalan
dalam sistem pembinaan bulutangkis nasional secara sistemik apalagi di masa pandemi covid-19 selama ini.

Kedua, kalau kita sulit mencari jejak si calon maju karena ambisinya sendiri maka besar kemungkinan dia hanya mengikuti keinginan pihak yang memintanya. Calon yang diminta cendrung tidak punya power, tidak cukup memahami persoalan dan kurang ambisi pribadinya untuk melakukan perbaikan dan perubahan untuk kemajuan bulutangkis Indonesia. Dia maju pasti bukan sebagai “cermin kritis” dari pertahanan. Kalau terpilih pun, kedudukannya tidak mampu dipakainya sebagai “pemberi warna dominan” dalam organisasi, kepemimpinannya lemah seperti orang-orangan sawah yang terlihat gagah di udara tapi tidak dibawahnya. Akhirnya dia tidak akan mampu menciptakan keseimbangan dalam organisasi dari berbagai kekuatan dan kepentingan.

Ketiga, pemilik suara sama saja dengan pemilik saham yang paling paham apa kebutuhan organisasi dan sosok seperti apa pemimpin yang dibutuhkan. Pada level merekalah debat itu terjadi karena jangan sampai mereka memilih pemimpin tapi tidak disertakan dengan cek yang penuh dengan arahan tugas-tugas perbaikan. Sayangnya pada munas-munas sebelum ini terkesan kurang terdengar perdebatan itu bahkan terjadi aklamasi yang sebenarnya justru menghilangkan powernya sendiri.

Keempat, dengan kurangnya partisipasi masyarakat maka jalannya munas tidak punya pemantau yang netral dan obyektif yang berguna untuk memberi masukan-masukan. Peserta munas tidak punya sarana resmi untuk bertukar pikiran mengenai berbagai persoalan terkait dalam sistem pembinaan bulutangkis nasional seperti aspek hukum pidana pemalsuan data usia, aspek perlindungan anak, aspek marketing yang menarik bagi sponsor dan lain sebagainya yang berguna untuk menambah wawasan dan mendobrak mental tradisionalnya.

Kesimpulan, munas adalah wadah formal bagi seluruh stokeholder untuk merefleksikan pemahamannya tentang tujuan dan permasalahan organisasinya dengan memilih sosok ketua umum yang punya karakter untuk bulutangkis maju dan berani melakukan perubahan-perubahan dapam proses pemilihannya. Akan lebih baik kalau ketua umumnya adalah dari kalangan legenda bulutangkis kita.
Dari kalangan mereka sudah pasti punya wawasan yang sangat luas soal problematika bulutangkis Indonesia, punya semangat setidaknya ingin prestasi atlet yang sekarang melebihi jamannya dan mudah membentuk tim handal dalam kepengurusannya tapi tentu juga punya
track record kejujurannya dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok tertentu.

Tulisan ini adalah opini subyektif yang bersifat reflektif evaluatif yang mengaitkan munas dengan problematika sistem pembinaan bulutangkis nasional. Tidak punya motif memihak atau mendiskreditkan satu sosok, klub atau pihak tertentu. Semoga siapapun yang akhirnya terpilih menjadi ketua umum pbsi periode 2020 – 2024 dengan susunan pengurusnya mampu membuat
perbaikan dan perubahan demi maju bulutangkis kita. Semoga PBSI terus menjadi yang terdepan membangun profesionalisme pengelolaan olahraga yang dirasakan berkeadilan bagi semua atlet Indonesia. (Kurniadi)

Kurniadi, Ketua MPBI
(Masyarakat Pemerhati Badminton Indonesia)

Berita Artikel Lainnya