Berita > Berita

Merah Putih Tak Berkibar, LADI Akhirnya Minta Maaf

Selasa, 19 Oktober 2021 09:44:54
241 klik
Oleh : admin
Kirim ke teman   Versi Cetak



Pengurus Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) minta maaf terkait tidak adanya bendera Merah Putih yang berkibar di turnamen Piala Thomas 2020, seusai tim Indonesia memenangi laga partai final.

Tak bisanya bendera Merah Putih dinaikkan menyusul teguran keras dan sanksi Badan Antidoping Dunia (WADA) yang menilai Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak patuh terhadap regulasi antidoping. LADI dinilai tidak memenuhi program pemenuhan sampel doping selama 2020 dan 2021.

"Izinkan kami dari pengurus LADI meminta maaf kepada Presiden Republik Indonesia, juga seluruh masyarakat Indonesia atas insiden yang terjadi. Insyaallah LADI dengan tim akan mempercepat langkah dan bisa bebaskan dari sanksi WADA," kata Sekretaris Jenderal LADI, Dessy Rosmelita, saat konferensi pers virtual Senin (18/10), mengutip laman Beritasatu.com.

Dessy menjelaskan, pihaknya akan menjalani penyelidikan dari pihak eksternal terutama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk mencari tahu pangkal permasalahan yang terjadi sehingga LADI dianggap tidak responsif terhadap WADA.

"Secara spesifik, akan dibentuk tim yang diketuai oleh Raja Sapta (Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia). LADI akan mempercepat langkah-langkah ke depannya," ujarnya.

Ia juga mengutarakan pembelaan kenapa pihak LADI tidak berfungsi optimal. Menurutnya, hal tersebut karena ada pergeseran yang tidak berjalan seutuhnya antara pengurus lama dan pengurus baru.

"Secara umum, kami kebetulan adalah pengurus baru sehingga kami berusaha mempelajari hal-hal dari pengurus yang lama," tuturnya lagi.

"Sesungguhnya yang sekarang ini lebih banyak adalah hal-hal yang harus kami lakukan dari beberapa waktu lalu. Intinya yang paling utama adalah TDP (test doping plan)," urai dia.

Wakil Ketua LADI, Rheza Maulana menolak disalahkan sepenuhnya atas tidak berkibarnya bendera Merah Putih di ajang Piala Thomas. Hal itu dikarenakan kepengurusan 2021-2025 baru menjabat sejak Juli 2021, sementara kasus regulasi antidoping dari WADA diklaim terjadi sejak awal 2021.

Keteledoran

Menurutnya, sanksi yang diberikan WADA kepada LADI bukan karena keteledoran pengurus LADI yang baru maupun kelambanan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Indonesia dinilai tidak patuh pada penegakan standar antidoping karena tidak mengikuti TDP yang dibuat pada 2020.

"Bukan keduanya. Kami pun baru menjabat sejak Juli 2021, sedangkan permasalahan hal yang disampaikan WADA tersebut sejak Januari 2021 dan mulai ramai sejak Oktober ini. Waktu 3 bulan pergantian pengurus tersebut tidak cukup untuk negosiasi dan membenahi apa yang sebelum terlambat dilakukan," kata Rheza ketika dihubungi Beritasatu.com, Senin (18/10).

Ia mengatakan, Kemenpora dalam hal ini sangat mendukung perbaikan internal LADI, karena pergantian pengurus sesuai arahan WADA, yakni tidak boleh ada pengurus yang menjabat di kepengurusan keolahragaan atau federasi agar tidak terjadi konflik kepentingan.

"Jadi baik Kemenpora maupun LADI melakukan pembenahan internal sama-sama yang berupaya optimal menyelesaikan masalah ini. Namun masalahnya memang tidak cukup hanya 3 bulan menyelesaikannya masalah ini di awal kepengurusan kami," ungkap dia. (*)

Berita Berita Lainnya