Berita > Berita

Politikus Golkar Minta Pemerintah Benahi LADI

Selasa, 19 Oktober 2021 20:02:56
192 klik
Oleh : admin
Kirim ke teman   Versi Cetak

  • Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X DPR

    Photo: ©Antara

  • Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X DPR

Tak bisa dikibarkannya bendera Merah Putih pada ajang Piala Thomas di Denmark usai tim Indonesia merebut gelar juara masih menjadi perbincangan hangat. Salah satunya dari Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian.

Seperti kami lansir di situs Beritasatu.com, Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah segera melakukan pembenahan secara serius terhadap Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI), yang menjadi sentral masalah hingga bendera Merah Putih tak berkibar saat Indonesia dinobatkan sebagai juara Piala Thomas 2020.

Menurut Hetifah, persoalan ini harus segera dievaluasi dan menjadi perhatian penuh pemerintah.

“Peristiwa di Piala Thomas semakin membuktikan bahwa Indonesia harus serius untuk membenahi kelembagaan anti doping. Pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan terkait hal tersebut,” ujar Hetifah, Senin (18/10).

Politikus Golkar ini menekankan transparansi informasi pada LADI. Ia mendesak agar LADI terus melakukan evaluasi, mengukur kemampuan diri serta bicara apa adanya.

Menurutnya, keterbukaan terkait kapasitas ini sangat penting, agar pemerintah mengetahui fakta yang sebenarnya. Jangan sampai pemerintah menganggap semua berjalan baik padahal fakta di lapangan menunjukkan banyak persoalan yang harus dibenahi.

“Komisi X DPR meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar melakukan asesmen terhadap penugasan, pengawasan, kewenangan, dan tata kerja organisasi anti doping. Asesmen ini akan menjadi masukan dalam substansi rancangan revisi Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 yang sedang kami bahas secara intensif,” paparnya.

Dalam Rancanan Undang-Undang Sistem Keolahrahaan Nasional (RUU SKN) tersebut, tambah Hetifah, Komisi X DPR dan Kemenpora memang telah berkali-kali mendalami regulasi yang mengatur LADI. Regulasi mengenai lembaga anti doping merupakan terobosan karena memang sebelumnya perkara tersebut belum diatur secara jelas dalam UU SKN.

Setidaknya, ada 12 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam RUU SKN yang membahas mengenai lembaga anti doping. Beberapa di antaranya terkait penugasan, pengawasan, kewenangan, dan tata kerja organisasi.

"Kami secara intensif terus melakukan pembahasan terkait hal ini,” kata Hetifah. (*)

Berita Berita Lainnya