JAKARTA - Kegagalan kontingen Indonesia pada Asian Games (AG) XV di Doha, Qatar, diyakini karena program dan sistem pembinaa yang salah. Karena itu, menyongsong SEA Games (SEAG) XXIV di Thailand tahun depan, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan KONI Pusat berencana membentuk sistem pemusatan latihan nasional (pelatnas) baru.
''Kami sepakat membentuk sistem pelatnas yang baru. Dalam sistem baru itu akan dibentuk satuan tugas (satgas) khusus yang akan mengendalikan dan mengelola pelatnas secara independen,'' kata Menpora Adhyaksa Dault dalam rapat dengan KONI Pusat di Wisma Karsa, Jakarta, kemarin.
Pelaksanaan pelatnas di bawah kendali satgas ini adalah sesuatu yang baru dalam sistem pembinaan olahraga tanah air. Sistem tersebut dipilih karena pelatnas secara mandiri pada masing-masing induk cabang olahraga sebelum AG lalu dinyatakan kurang baik. Terbukti dengan kegagalan memenuhi target medali.
Padahal, sistem pelatnas mandiri tersebut baru setahun dilaksanakan. Sebelumnya, sistem pelatnas terpusat yang dilakukan KONI Pusat juga gagal memenuhi target dalam SEA Games 2005 di Filipina.
Rencana penetapan sistem pelatnas baru tersebut akan mengulang kebijakan perubahan format pelatnas yang kerab dilakukan sebelumnya. Bukan pesimis dengan niatan Menpora dan KONI Pusat, namun banyak program sebelumnya berakhir dengan tidak jelas karena tidak adanya konsistensi dari pengambil kebijakan.
Program Indonesia Bangkit yang pada awalnya diproyeksikan sebagai pembinaan jangka panjang, misalnya, akhirnya bubar karena tidak ada alokasi dana. Namun, Adhyaksa yakin bahwa satgas yang dibentuk nanti akan memberikan hasil yang lebih baik. Kendala dana sudah diatasi seiring restu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet, Rabu (27/12) lalu.
''Saat ini dana yang ada untuk pelatnas dari APBN adalah Rp 70,5 miliar, padahal idealnya mencapai Rp 303 miliar. Kekurangannya akan ditutupi dari kemitraan dengan BUMN yang akan dijembatani langsung oleh pemerintah,'' papar Adhyaksa.
Dijelaskan Adhyaksa, satgas tersebut nantinya akan beranggotakan sembilan orang. Mereka akan didukung oleh beberapa tenaga akuntansi dan administrasi dari Kemenpora.
Lantas bagaimana peran KONI Pusat? ''KONI pusat memiliki fungsi koordinasi, sementara Kemenpora fungsi regulasi. Jadi, kami tidak boleh mengintervensi satgas dan pelatnas,'' tegas Adhyaksa.
Terpisah, Ketua Umum KONI Pusat Agum Gumelar menyatakan siap mendukung pembentukan satgas tersebut. Ketika Satgas Pelatnas SEA Games 2007 terbentuk, Ketua Umum KONI Pusat akan menandatangani nota kesepahaman dengan Menpora. ''Kita tunggu saja, kami telah sepakat dengan menpora,'' kata Agum ketika ditemui di gedung KONI Pusat, Senayan, Jakarta, kemarin.
Pembentukan Satgas Pelatnas SEA Games 2007 membuat peran KONI Pusat semakin kecil. Sebaliknya, bagi Menpora program baru itu akan menjadi pertaruhan. Jika Indonsia gagal di SEA Games nanti, kambing hitamnya bukan lagi KONI Pusat, melainkan Menpora. (ang/indopos.co.id)
''Kami sepakat membentuk sistem pelatnas yang baru. Dalam sistem baru itu akan dibentuk satuan tugas (satgas) khusus yang akan mengendalikan dan mengelola pelatnas secara independen,'' kata Menpora Adhyaksa Dault dalam rapat dengan KONI Pusat di Wisma Karsa, Jakarta, kemarin.
Pelaksanaan pelatnas di bawah kendali satgas ini adalah sesuatu yang baru dalam sistem pembinaan olahraga tanah air. Sistem tersebut dipilih karena pelatnas secara mandiri pada masing-masing induk cabang olahraga sebelum AG lalu dinyatakan kurang baik. Terbukti dengan kegagalan memenuhi target medali.
Padahal, sistem pelatnas mandiri tersebut baru setahun dilaksanakan. Sebelumnya, sistem pelatnas terpusat yang dilakukan KONI Pusat juga gagal memenuhi target dalam SEA Games 2005 di Filipina.
Rencana penetapan sistem pelatnas baru tersebut akan mengulang kebijakan perubahan format pelatnas yang kerab dilakukan sebelumnya. Bukan pesimis dengan niatan Menpora dan KONI Pusat, namun banyak program sebelumnya berakhir dengan tidak jelas karena tidak adanya konsistensi dari pengambil kebijakan.
Program Indonesia Bangkit yang pada awalnya diproyeksikan sebagai pembinaan jangka panjang, misalnya, akhirnya bubar karena tidak ada alokasi dana. Namun, Adhyaksa yakin bahwa satgas yang dibentuk nanti akan memberikan hasil yang lebih baik. Kendala dana sudah diatasi seiring restu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet, Rabu (27/12) lalu.
''Saat ini dana yang ada untuk pelatnas dari APBN adalah Rp 70,5 miliar, padahal idealnya mencapai Rp 303 miliar. Kekurangannya akan ditutupi dari kemitraan dengan BUMN yang akan dijembatani langsung oleh pemerintah,'' papar Adhyaksa.
Dijelaskan Adhyaksa, satgas tersebut nantinya akan beranggotakan sembilan orang. Mereka akan didukung oleh beberapa tenaga akuntansi dan administrasi dari Kemenpora.
Lantas bagaimana peran KONI Pusat? ''KONI pusat memiliki fungsi koordinasi, sementara Kemenpora fungsi regulasi. Jadi, kami tidak boleh mengintervensi satgas dan pelatnas,'' tegas Adhyaksa.
Terpisah, Ketua Umum KONI Pusat Agum Gumelar menyatakan siap mendukung pembentukan satgas tersebut. Ketika Satgas Pelatnas SEA Games 2007 terbentuk, Ketua Umum KONI Pusat akan menandatangani nota kesepahaman dengan Menpora. ''Kita tunggu saja, kami telah sepakat dengan menpora,'' kata Agum ketika ditemui di gedung KONI Pusat, Senayan, Jakarta, kemarin.
Pembentukan Satgas Pelatnas SEA Games 2007 membuat peran KONI Pusat semakin kecil. Sebaliknya, bagi Menpora program baru itu akan menjadi pertaruhan. Jika Indonsia gagal di SEA Games nanti, kambing hitamnya bukan lagi KONI Pusat, melainkan Menpora. (ang/indopos.co.id)
