Berita > Artikel

Janji Sejahtera Itu

Kamis, 11 Agustus 2005 08:45:22
1481 klik
Oleh : admin
Kirim ke teman   Versi Cetak

Dok Pembaruan/ UTUN KARTAKUSUMAH

KASUS Ellyas Pical membangkitkan kembali luka lama atlet-atlet berprestasi yang telah pensiun. Sengatan diarahkan pada pemerintah yang bertanggung jawab atas banyaknya atlet yang bernasib buruk, yang terseok-seok di masa tuanya. Sangat ironis dikala dia berprestasi, disanjung dan dibanjiri hadiah.

Pemerintah selama berpuluh-puluh tahun hanya bisa berdalih ini-itu dan berjanji ini-itu dalam menyikapi perdebatan tentang siapa sesungguhnya yang salah? Janji perbaikan kesejahteraan dan jaminan masa depan yang lebih baik, hanya penghias bibir semata.

Memang ada titik terang saat nota kesepahaman di tingkat menteri ditandatangani pada 9 September 2004 lalu. Para atlet nasional bakal dipekerjakan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lebih dari 100 BUMN katanya siap menampung, demi menjamin kesejahteraan mereka pada saat pensiun.

Pada saat tidak berlatih, mereka bisa bekerja di perusahaannya masing-masing. Tapi saat harus berlatih, mereka bisa melakukannya dengan tenang, dan tetap digaji oleh perusahaan yang mempekerjakannya. Bila ada lebih dari 100 BUMN, diharapkan bisa diserap sedikitnya 100 atlet per tahun, ucap Djohar Arifin Husin, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), yang sekarang menjabat Deputi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) bidang pemberdayaan olahraga, Jumat (5/8) lalu.

Selain pekerjaan, juga telah disepakati program kerja sama bidang pendidikan dengan Universitas Terbuka (UT). Karena atlet tidak mungkin mendapat pendidikan formal di bangku kuliah, maka 3 Agustus 2005 lalu sudah dibuat kesepakatan dengan UT. Jadi, latihan jalan terus, pendidikan juga bisa dilakukan, katanya.

Kuliah di UT itu ditawarkan kepada atlet yang telah lulus tingkat SMA. Dananya akan kita cari bersama. Pihak UT sudah bersedia mencarikan beasiswa, ujar dia.

Pendidikan, kata dia, harus dipikirkan sebagai modal para atlet itu nanti, setelah mereka pensiun. Sebab selama ini menurut dia, banyak atlet yang setelah pensiun susah hidupnya, karena tidak punya modal pendidikan untuk bisa beralih profesi.

Sementara untuk para mantan atlet, sudah disiapkan juga program pemberian bantuan dana yang sudah diusulkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Tapi bantuan itu sendiri, disebut Djohar terbatas jumlahnya. Hanya dialokasikan bagi sekitar 30 orang atlet yang pernah berprestasi di tingkat dunia saja.


Tak Cukup

Apa yang dijanjikan oleh Menpora itu dinilai tak cukup oleh mantan atlet nasional, yang kini pamornya masih dikenal baik dengan profesinya sebagai komentator pertandingan sepakbola internasional di televisi, Ronny Pattinasarani.

Inventarisasi seluruh mantan atlet kita yang hidupnya menderita. Beri mereka penghargaan, bisa berupa bantuan dalam bentuk modal dana maupun program pengobatan gratis, katanya.

Diakui, atlet masa sekarang, hidupnya telah jauh lebih baik. Pendapatan mereka, layak untuk dijadikan modal usaha di masa depan.

Tidak seperti atlet pada masa lalu, yang disaat masa jayanya pun penghasilannya tidak seperti sekarang ini. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah supaya program bantuan itu tidak cuma diberikan pada segelintir saja, katanya.

Disebut Djohar, para atlet nasional saat ini sebenarnya telah mendapat penghasilan lumayan, dengan honor Rp 2 juta/bulan selama mengikuti pelatnas. Belum lagi bonus-bonus yang bisa didapat para atlet yang bisa meraih prestasi terbaik. Tapi hal itu dinilai tidak cukup oleh para atlet.

Seperti komentar Kurniawan Dwi Yulianto, ujung tombak tim sepakbola Indonesia, yang sempat berlaga di tim yunior klub Samdoria di liga Italia. Disebutnya, penghasilan yang baik bisa saja diterima oleh para atlet yang berada di cabang populer, tapi tidak bagi para atlet dari cabang olahraga yang tidak memiliki jadwal kompetisi yang sering dan teratur, seperti sepakbola dan bulutangkis misalnya.

Maka pemerintah diharap memperbaiki perhatiannya atas kesejahteraan para atlet secara merata. Dalih dari pihak KONI sendiri menyebut bahwa dana yang mereka dapatkan dari negara teramat sedikit, hanya mampu memenuhi setengah saja dari kebutuhan yang diperlukan.

Disebut Djohar, anggaran untuk KONI pada 2006 mendatang, yang hanya Rp 156 miliar, sangat kurang dari dana riil yang dibutuhkan, yakni Rp 200 miliar. Alhasil, para pengurus yang harus mencari kekurangannya.

Disebut Djohar, itu juga yang menyebabkan lembaga pengurus olahraga di Indonesia tak juga profesional, karena para pengurusnya diutamakan berdasarkan kemampuan mereka menggalang dana. Sulit berharap pengurusan yang profesional bila begitu.

Guna mengatasi kekurangan dana, kemudian dibuat program yang diharap bisa menambah jaminan kesejahteraan atlet.

Pemberian lapangan kerja dan pendidikan, itu cukup baik, tapi sejauh mana janji itu terlaksana? Jawabnya bisa lama, mungkin setelah munculknya kasus seperti Ellyas Pical, atau atelt lain yang hidupnya terseok karena kurang perhatian. Jumlah mereka diperkirakan tidak kecil. (B-14)

sumber:www.suarapembaruan.com

Berita Artikel Lainnya