Berita > Artikel

Payung Tatanan Olah Raga

Jumat, 12 Agustus 2005 07:24:34
1493 klik
Oleh : admin
Kirim ke teman   Versi Cetak

UNDANG-undang akan tinggal sebagai undang belaka, manakala tidak ditindaklanjuti. Demikian halnya dengan undang-undang olah raga yang rancangannya sedang digodok, yang kabarnya akan diluncurkan pada peringatan Hari Olah raga Nasional, 9 September 2005.

Kalau sampai terjadi, ini sebuah hadiah besar buat masyarakat olah raga dan bangsa Indonesia pada umumnya, dari pemerintahan pak SBY.

Sejak dirintis Menpora Bung Abdul Gafur, yang saya sendiri terlibat dalam penyusunan makalah akademik. Kalau sampai lahir jua, ini berarti melalui tangan dingin Menpora Adyaksa Dault, undang-undang ini lahir, didukung perjuangan gigih anggota Komisi X DPR, beserta segenap stake holder lainnya . Prosesnya sangat panjang, belasan tahun, lewat tanggapan pro dan kontra, dan bahkan harus menembus rintangan berupa sikap pesimis: Apakah dengan lahirnya UU Olah raga, kehidupan keolah ragaan nasional akan tumbuh subur?

Dari kaca mata insan olah raga, lahirnya UU Olah raga ini dinilai sebagai pertanda kesungguhan pemerintah dalam penanganan olah raga. Hal ini menyangkut kepentingan majemuk untuk merespons aneka persoalan bangsa yang biasanya diturunkan dalam kebijakan publik yang dirumuskan dan diluncurkan oleh pemerintah.

Olah raga begitu dekat dengan kepentingan integrasi nasional, peningkatan derajat sehat, pembinaan pemuda, pengalihan nilai kependididikan, pengisian waktu senggang dengan kegiatan konstruktif, penyebarluasan nilai-nilai demokrasi, dan erat pula kaitannya dengan ekonomi dalam bentuk peningkatan pendapatan negara dan penyediaan lapangan kerja.

Sejak tahun 1980-an, pada tataran internasional, logika ekonomi menggeser logika politik dalam pengelolaan olah raga, sehingga konsep industri olah raga beserta segmen-segmennya, yang meskipun banyak dikritik sebagai buah hasil sistem kapitalis, mulai diterima banyak negara, termasuk di Asia, sebagai satu cara yang sehat dan konstruktif untuk ikut serta meningkatkan pendapatan negara seperti yang dialami oleh Korea, Taiwan, RR Cina dan Jepang. Sangat menarik UU olah raga yang bakal lahir ini karena di dalamnya juga mencoba membuka peluang bagi kegiatan olah raga yang memiliki nilai tambah.

Pasar dalam negeri yang terkait dengan angka partisipasi khalayak yang aktif berolah raga secara teratur, katakanlah bisa mencapai 10 persen saja, itu sudah berarti mencapai angka sekitar 20 juta jiwa (misalnya dengan patokan penduduk berusia 6 tahun ke atas). Dalam hitungan kasar berarti sekurangnya terjual 20 juta pasang sepatu, bila per orang hanya memiliki satu pasang. Sungguh sebuah potensi sangat besar.

Persoalannya menyangkut brand yang terkait dengan sikap bangsa Indonesia yang lebih suka menggunakan cap luar negeri.

Padahal, kita lupa, pakaian olah raga yang dijahit di Bandung, dan diberi merk tertentu di Jepang, di jual kembali ke Indonesia dengan harga berlipat-lipat. Ini berarti dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong perkembangan industri olah raga ini agar dapat membantu memecahkan persoalan ekonomi, sekurangnya tingkat mikro.

Semangat UU olah raga adalah memayungi sebuah tatanan yang di dalamnya tercakup sejumlah unsur penting yang saling terkait. Dari waktu ke waktu selalu muncul isu dana pembinaan, penyediaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana olah raga, serta sistem penghargaan dan penciptaan rasa aman. Ketika hal ini sangat mengemuka, seperti kita dengar ketika berlangsung penjajakan pendapat publik untuk memperoleh umpan balik bagi penyempurnaannya di Hotel Papandayan, hari Kamis kemaren. Dalam hal penyediaan dana, bahkan ada yang mengusulkan agar secara lugas ditetapkan patokan alokasi.

Di negara makmur sekalipun yang bertumpu pada kebijakan negara sejahtera (welfare state policy) seperti yang kita jumpai di Eropah, pemerintah menaruh perhatian dalam bentuk subsidi yang disalurkan kepada federasi olah raga nasional dan memfasilitasi penggalian dana. Persoalan ini tampaknya paling alot pemecahannya di Indonesia selama kita menjalani fase transisi menuju pemulihan ekonomi. Lagi pula sumber-sumber lain di luar jalur formal pemerintah, masih terbatas. Dengan demikian, kita akan tetap menganut model quango atau quasi-NGO, dalam pengertian seperti sekarang, komite olah raga nasional yang tetap eksis merupakan LSM yang membantu pemerintah untuk mengkoordinir organisasi induk olah raga khususnya untuk membina olah raga kompetitif. Singkatnya, pemerintah masih perlu mengambil peranan secar proporsional sesuai dengan kemampuannya.

Berulang kali saya pernah mengatakan bahwa pembangunan keolah ragaan nasional, ibarat sebuah bangunan bertingkat, sama sekali tidak memiliki fondasi yang kuat. Di antaranya ialah kelangkaan sarana dan prasarana olah raga. Elemen ini sangat strategis, karena keterjadian olah raga yang bertumpu pada gerak insani, hanya mungkin terlaksana manakala tersedia infrastruktur yang memadai. Persoalan yang belum terpecahkan secara tuntas ialah pemberian penghargaan dan penciptaan rasa aman bagi atlet dan pelatih melalui aneka program yang disiapkan. Pasal ini sangat strategis untuk membangun olah raga sebagai sebuah karier dan sekaligus membentuk opini bahwa olah raga itu juga merupakan sebuah investasi dengan perolehan kembali tidak saja dalam bentuk perolehan pendapatan yang layak tetapi juga keuntungan sosial dan psikologis yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.Dipayungi oleh uu olah raga, kemudian lahir kebijakan publik dan rencana strategis yang menjadi rujukan program dan kegiatan. Pertanyaan berikutnya ialah, apakah tersedia sumber daya yang memadai untuk melaksanakannya?

(Rusli Lutan, guru besar UPI dan President of Asian Society for Physical Education, Sport, and Dance ).

sumber:www.pikiran-rakyat.com

Berita Artikel Lainnya