Berita > Artikel

Olahraga Nasional Butuh Action Plan

Jumat, 08 September 2006 12:04:11
1056 klik
Oleh : admin
Kirim ke teman   Versi Cetak

Sejak dicanangkan tahun 1983, Hari Olahraga Nasional (Haornas) diperingati setiap tanggal 9 September. Kini setelah 23 tahun, muncul pertanyaan mengapa kegiatan tahunan itu tidak sejalan dengan kemajuan olahraga nasional?

Padahal, tahun ini UU No. 3 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) diterbitkan pemerintah. Bahkan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan UU itu tak lama lagi disahkan.

Untuk mengkaji masalah di atas, berikut pandangan teknokrat olahraga Indonesia, M.F. Siregar.

***
Oleh :M.F. Siregar

Ada satu prinsip yang selalu ada dalam semangat olahraga, yakni keteladanan. Karena olahraga mengajarkan kedisiplinan, kejujuran, semangat, dan spirit, sepantasnya olahraga mendapat prioritas utama dalam pembangunan suatu bangsa.

Saya ingat ketika Presiden Yudhoyono mengundang tim bulutangkis Piala Sudirman dan memperkenalkan pada sidang umum MPR tahun 2005 lalu. Apalagi, kita melihat dalam keseharian SBY juga senang olahraga. Entah itu bermain tenis meja ataupun voli bersama karyawan istana.

Sebenarnya itu momentum yang memberi kesan kepada masyarakat Indonesia bagaimana kepeduliannya terhadap olahraga. Bahkan, SBY pernah menjelaskan bagaimana pengaruh fisik dan mental bagi warga negara yang tidak berolahraga.

Sayang, momentum ini tidak bisa ditangkap dan dicetuskan dalam sidang kabinet. Para menteri pun jangan hanya bicara formal di sidang itu, tapi juga menyinggung apa yang dilakukan SBY di masyarakat sebagai keteladanan. Itu yang lebih penting karena itu datang dari dirinya sendiri.

Coba lihat Presiden AS, Dwight Eisenhower dan Ronald Reagan. Eisenhower langsung memerintahkan pemeriksaan tingkat kesegaran jasmani warga AS setelah AS dikalahkan Uni Soviet di Olimpiade Montreal 1952.

Saat Korsel jadi tuan rumah PD 2002, pemerintahnya juga langsung menyuruh kalangan industri dan ekonomi meniru langkah olahraga yang berhasil mendunia dan “menjual” Korsel. Beijing sendiri untuk Olimpiade 2008 sudah berani bilang bahwa mereka akan untung 9 miliar dolar AS dan membuka lapangan kerja baru untuk 7 juta orang.

Kembali ke Indonesia. Tidak cukup bila menteri mencanangkan lagi gebrakan olahraga demi mengoptimalkan fungsi dan tugasnya dalam membina dan membangun bangsa. Bung Karno saja pernah menyatakan bahwa Indonesia pantas menjadi 10 besar dunia di olahraga. Mengapa? Karena dengan olahraga, kita punya fondasi untuk membangun bangsa di segala bidang.

Duduk Bersama

Kita harus memulai gebrakan itu sekarang. Apalagi UU SKN sudah ada. Yang penting bagaimana implementasi atau menjalankannya di lapangan. Action plan itu paling penting. Bukan seminar-seminar atau diskusi yang sudah terlampau sering kita lakukan.

Menegpora sudah punya UU SKN, Mendiknas pun sudah memiliki UU No 20/2003. Bahkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) ditekankan bahwa pendidikan olahraga dan jasmani wajib dilakukan. Kalau mau jujur, pendidikan jasmani dan olahraga tak hanya pembinaan fisik, tapi juga berpartisipasi membantu pemberantasan narkoba.

Harus ada korelasi antara UU Sisdiknas dan UU SKN karena kaitannya dengan pendidikan dan usia dini. Jadi, sudah saatnya dua lembaga pemerintah itu untuk duduk bersama dan membuat action plan tentang pembangunan olahraga nasional.

Presidennya saja sudah senang olahraga. Hal inilah yang seharusnya langsung ditangkap dan dipupuk oleh pembantu-pembantunya untuk kemudian dikembangkan lagi panji-panji olahraga yang dulu pernah berjaya. Jadikan olahraga sebagai sumber keteladanan.

Jangan pernah ada kepentingan pribadi dalam kondisi seperti ini. Prestasi para pejabat di pemerintahan bukan dilihat akan berapa lama mereka menjabat, tapi dari hasil dan prestasinya yang dicapai dalam membangun negara.

Badan dunia, PBB, saja menyatakan bahwa lebih baik kita keluarkan uang sekarang untuk olahraga ketimbang nanti, yang lebih besar, untuk menyembuhkan penyakit dan narkoba. Hal itulah yang seharusnya jadi inspirasi bagi pemerintah kita.

Rangkul Daerah

Saya kurang setuju jika dana selalu dijadikan hambatan. Menegpora punya dana, Mendiknas pun ada. Karena itu, manfaatkan saja yang ada. Jika baru hal kecil yang bisa kita lakukan, kerjakan saja. Yang penting ada implementasi dari UU yang sudah kita miliki.

Mengenai hambatan dana, kita sebenarnya bisa memanfaatkan kemampuan daerah-daerah, seperti Kaltim atau Riau, yang bisa mengatur daerahnya secara otonom. Kita di pusat seharusnya berani turun ke bawah dan rangkul mereka. Sekarang bukan zamannya lagi mereka harus lapor ke Jakarta.

Kita yang di Jakarta harus ke daerah dan menanyakan apa yang bisa daerah dilakukan untuk membangun olahraga daerahnya. Kita mengayomi sambil memberi ilmu dan memfasilitasi saja. Kita mengajari sumber daya manusia yang masih kurang di daerah tersebut.

Itulah pekerjaan orang-orang pusat yang harus dilakukan jauh-jauh hari dan punya perencanaan yang matang. Kita sudah memiliki peta keolahragaan nasional. Itu dikerjakan saja oleh pusat sambil mengajar, mengayomi, dan memfasilitasi daerah.

Jangan seperti kasus yang menimpa Palembang, tuan rumah PON 2004, yakni SDM tidak dilatih dengan baik karena orang-orang dari Jakarta yang bekerja sebagai panpel di sana serta Kaltim yang akan jadi tuan rumah PON 2008. Sampai saat ini, Kaltim merekrut 140 atlet dari daerah lain untuk membela kontingen tuan rumah.

Sumber:bolanews.com

Berita Artikel Lainnya